BAB I
PENDAHULUAN
Dunia pendidikan merupakan area yang sangat signifikan dalam proses mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Bangsa manapun di dunia ini selamanya tidak akan pernah maju manakala tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Ketika jepang diluluhlantahkan dan dihancurleburkan tanah airnya oleh tentara sekutu, prioritas pertama yang mereka bangun adalah sektor pendidikan, sehingga mereka bisa menjadi negara maju seperti yang kita lihat sekarang ini.
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas agar bangsa kita mempunyai SDM yang ahli, terampil, kreatif, dan inovatif. Kualifikasi SDM seperti ini sangat diperlukan jika Indonesia ingin menjadi negara yang berhasil dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan industrialisasi sehingga mampu menghadapi persaingan global. Hal ini bahkan telah menjadi amanat rakyat sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menyebutkan bahwa salah satu visi pembangunan bangsa adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
TEORI

2.1 Kebijakan dan pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan
2.1.1 Kebijakan pendidikan diIndonesia
Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia berpijak pada legalitas hukum yang diatur secara hirarkis dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Berdasarkan logika yuridis, kebijakan mengenai kebijakan pendidikan yang ada dewasa ini pada saatnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga selaras dengan logika hukum tersebut.
Kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu Pembuatan keputusan yang menggambarkan proses, melalui serangkaian kegiatan yang dipilih, sebagai pengambilan suatu waktu tertentu.

 Terdapat dua landasan dalam kebijakan pendidkan di Indonesia :
A. Landasan Idiil
Pancasila yang berkedudukan sebagai Dasar Negara adalah landasan idiil sistem pendidikan di Indonesia. Pancasilalah yang secara filosofos menjadi landasan pijakan sekaligus tujuan ideal penyelenggaraan pendidikan di negara kita. Konsekwensi logisnya adalah iklim pendidikan di Indonesia harus kondusif terhadap terciptanya manusia yang Pancasilais, dalam arti:

1. Memiliki kuitur religius, sesuai tuntutan Sila Ketuhanan yang adil dan beradab.

2. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap keutuhan bangsa, sesuai kehendak sila Persatuan Indonesia.

3. Mampu mengembangkan kultur demokratis sesuai Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

4. Memiliki kepedulian terhadap terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. landasan konstitusional
UUD 1945 dan GBHN masing-masing berkedudukan sebagai landasan konstitusional dan operasional dari sistem pendidikan nasional.
Pendidikan sangat penting bagi pertumbuhan bangsa, hal ini terkandung dalam alenia ke-IV pembukaan UUD yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara. Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ….”
Secara instrumental amanat Pembukaan UUD 45 dijabarkan ke dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menggariskan bahwa pendidikan merupakan hak dari tiap-tiap warga negara. Implikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara Pemerintah dengan Warga Negara secara eksflisit tergambar melalui pasal 31 UUD 45.
Ulasan mengenai pendidikan dalam GBHN. Diawali dengan pemaparan mengenai masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini. Beberapa masalah pendidikan yang mendapat sorotan tajam para wakil rakyat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan kepribadian watak peserta didik yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan.

2. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama dan persaingan global.

 Pengaturan sytem Kebijakan pendidikan di Indonesia:
Sistem pendidikan nasional secara khusus diatur melalui UU No.2 tahun 1989, untuk memenuhi salah satu tuntutan UUD 1945 yaitu agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem “pengajaran” nasional yang diatur dengan undang-undang. Dengan diberlakukannya UU No.2 tahun 1989 diharapkan masyarakat luas akan lebih siap menerima penyesuaian peraturan pendidikan di dalam undang-undang tersebut.
Walaupun UU No.2 tahun 1989 cukup lengkap mengatur tentang pendidikan, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang menghendaki adanya desentralisasi bidang pendidikan, pemerintah memandang perlu untuk segera menyesuaikan UU tersebut dengan paradigma baru pendidikan di era otonomi daerah.
Kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan membawa konsekwensi adanya sejumlah wewenang yang semula dimiliki oleh pusat berpindah menjadi kewenangan daerah. Pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah tersebut secara yuridis diatur melalui PP No.25 tahun 2000.

2.1.2 Konsep pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan adalah memilih satu atau lebih diantara sekian banyak alternatif keputusan yang mungkin
Matlin (1998) menyatakan bahwa situasi pengambilan keputusan yang dihadapi seseorang akan mempengaruhi keberhasilan suatu pengambilan keputusan. Setelah seseorang berada dalam situasi pengambilan keputusan maka selanjutnya dia akan melakukan tindakan untuk mempertimbangkan, menganalisa, melakukan prediksi, dan menjatuhkan pilihan terhadap alternatif yang ada
Dalam tahap ini reaksi individu yang satu dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Ada individu yang dapat segera menentukan sikap terhadap pertimbangan yang telah dilakukan, namun ada juga individu lain yang tampaknya mengalami kesulitan untuk menentukan sikapnya.
2.1.3 Proses pengambilan keputusan dalam pendidikan
Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Adapun proses pengambilan keputusan adalah :
a. Perumusan masalah
b. Pengumpulan dan analisis data
c. Pengembangan alternatif-alternatif
d. Evaluasi alternatif-alternatif lainnya
e. Pemilihan alternatif terbaik
f. Implementasi/ memberikan keputusan
g. Evaluasi hasil keputusan.

Arroba (1998) menyebutkan 5 faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu:
(1) informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi;
(2) tingkat pendidikan;
(3) personality;
(4) coping, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan (proses adaptasi);
(5) culture.
Siagian (1991) bahwa terdapat aspek-aspek tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Adapun aspek internal tersebut antara lain :
• Pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya semakin luas pengetahuan seseorang semakin mempermudah pengambilan keputusan.
• Aspek kepribadian. Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi besar peranannya bagi pengambilan keputusan.
Sementara aspek eksternal dalam pengambilan keputusan, antara lain :
• Kultur. Kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.
• Orang lain. Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh atau cara orang lain (terutama orang dekat ) dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada perilkau individu dalam mengambil keputusan.
Dengan demikian, seseorang yang telah mengambil keputusan, pada dasarnya dia telah melakukan pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang ditawarkan kepadanya. Kendati demikian, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kemungkinan atau pilihan yang tersedia bagi tindakan itu akan dibatasi oleh kondisi dan kemampuan individu yang bersangkuran, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik dan aspek psikologis
2.1.4 Dua jenis pengambilan keputusan
a. Pengambilan keputusan yang diprogramkan
b. Pengambilan keputusan yang tidak diprogramkan
Menurut Harren, dkk. membedakan pengambilan keputusan ke dalam 2 (dua) gaya pengambilan yang berseberangan yaitu gaya rasional dan intuitif. Penggolongan dua gaya ini di dasarkan atas:
• Tingkat individu menggunakan strategi pengambilan keputusan yang bersifat emosional.
• Cara individu mengolah dan menanggapi informasi serta melakukan evaluasi dalam situasi pengambilan keputusan.
2.1.5 Keterlibatan bawahan atau guru dalam pengambilan keputusan
a. Pengambilan keputusan kelompok
b. Pengambilan keputusan manajemen
Menurut Stoner (1996 : 195) yang menyatakan bahwa ada bukti yang kuat bahwa keterikatan pada keputusan biasanya meningkat jika para bawahan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pelibatan ini menentukan kualitas dan sambutan atas berbagai keputusan yang dihasilkan.
Hasil penelitian Barley (1987) di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa jika suatu keputusan bukan diambil berdasarkan permufakatan bersama, maka keputusan itu akan sukar dilaksanakan dan hasilnya kurang memuaskan
Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas selalu dihadapkan pada berbagai pilihan. Kemampuan menetapkan pilihan terbaik merupakan kompetensi yang diharuskan dimiliki oleh guru. Dengan menetapkan pilihan terbaik berarti guru telah mengambil sebuah keputusan. Di sinilah tampak bahwa guru adalah seorang pengambil keputusan (decision maker).
Keputusan yang diambil seorang guru tentang materi, pendekatan, langkah-langkah pembelajaran, strategi panilaian dan lain-lain sangat menentukan hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Ketepatan pilihan tersebut akan mewarnai proses belajar mengajar di kelas yang berlangsung kondusif, dan pada gilirannya menentukan prestasi belajar siswa.

PENUTUP
Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat memainkan peranan yang positif dalam penyiapan tenaga-tenaga terdidik yang memiliki daya saing tinggi.
Usaha-usaha yang diarahkan pada peningkatan produktivitas pendidikan diwujudkan melalui kegiatan peningkatan efisiensi sumber-sumber yang dimiliki, baik efisiensi internal maupun eksternal. Efisiensi internal diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif dan cara pengelolaan program yang lebih efektif. Usaha peningkatan efisiensi ekstemal dilakukan dengan cara mengembangkan dan menyediakan program-program pendidikan yang terkait dan sepadan dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja.