PENDAHULUAN

Dalam percakapan sehari-hari sering terdengar istilah profesi atau professional. Ada kecenderungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan serampangan tanpa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntutan yang makin besar dalam masyarakat akan proses dan hasil kerja yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar asal dilaksanakan.
Profesionalisme berkembang sesuai kemajuan dalam mayarakat modern. Masalah profesi kependidikan sampai sekarang masih banyak diperbincangkan baik dalam pendidikan maupun di luar pendidikan. Walaupun berbagai pandangan terhadap masalah ini telah banyak dikemukakan oleh pakar pendidikan, namun hal yang telah pasti, bahwa mayarakat merasakan perlunya suatu lembaga pendidikan guru yang khusus berfungsi mempersiapkan tenaga guru yang terdidik dan terlatih dengan baik. Implikasi dari gagasan tersebut adalah perlunya dikembangkan program pendidikan guru yang berkualifikasi professional serta dapat dilaksanakan secara efisien dalam kultural masyarakat Indonesia.
Setiap profesi harus mempunyai kontrol yang ketat atas para anggotanya. Profesi tersebut ada dan diakui masyarakat karena para anggotanya mempunyai usaha untuk menghimpun diri dalam suatu wadah organisasi. Melalui organisasi tersebut, profesi dilindungi dari penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibawaan profesi itu. Kode etikpun disusun dan disepakati oleh para anggotanya. Maka suatu organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan harmonis. Jadi dalam organisasi profesi, ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Profesi
Dikalangan profesi yang ada, terdapat kesepakatan tentang pengertian profesi, yaitu suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Namun, ketika diselidiki secara mendalam apa dibalik batasan itu, terdapat banyak perbedaan ditemukan.
Menurut Yunita Maria YM, secara etimologis profesi berasal dari bahasa latin, yaitu “proffesio”. Ia menjelaskan bahwa proffesio mempunyai dua pengertian, yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Dalam arti luas menjadi “ kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu”. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti suatu kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut darinya pelaksanaan norma-norma yang baik.
Good’s Dictionary of Education mendefinisikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relative lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh kode etik yang khusus.
Webster’s New World Dictionary mendefinisikan profesi adalah suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam liberal art atau science dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual.
Menurut Dr.Sikun pribadi adalah : profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu perjanjian terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan/ pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.
Rumusan yang singkat ini mengandung sejumlah makna atau pengertian:
1. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan/suatu janji yang terbuka.
Pernyataan professional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh, yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan janji itu bukan hanya sekedar keluar dari mulutnya, tetapi merupakan ekspresi kepribadiannya dan tampak pada tingkah lakunya sehari-hari.
2. Profesi mengandung unsur pengabdian
Profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Profesi harus berusaha menimbulkan kebaikan, keuntungan dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak.
3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan
Suatau profesi dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula.
Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan dari pihak yang memerlukannya. Bisa juga dikatakan bahwa profesi adalah sebuah sebutan yang di dapat seseorang setelah mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan dalam waktu yang cukup lama, sehingga orang tersebut punya kewenangan memberikan suatu keputusan mandiri berdasarkan kode etik tertentu yang harus di pertanggung jawabkan.
Hal yang sangat diperlukan oleh suatu profesi adalah pengakuan masyarakat atas jasa yang diberikannya.
Beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi, menurut Sanusi et.al ( 1991:19) :
1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (experties) dari para anggotanya. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih/disiapkan untuk itu.
2. Professional menunjuk pada dua hal. Pertama, oarng yang menyandang suatu profesi, misalnya “ Dia seorang professional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian yang kedua ini biasa dikontraskan dengan “non professional” atau “amatir”.
3. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan mengembangkan strategi yang digunakan sesuai dengan profesinya.
4. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki.
5. Profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar.
Profesi kependidikan
Profesi ini dapat disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi yang sudah mapan (old profession). Tidak mengherankan bila ada yang mengatakan keguruan sebagai suatu profesi dan ada yang menganggapnya bukan profesi. Ada yang mengambil jalan tengah dengan menyebut mengajar sebagai “semi-profesional”.
Profesi yang paling tua adalah kedokteran dan hukum. Ia berkembang dari tradisi pengobatan tradisional yang mencampuradukkan pseudo science dengan science. Hukum berkembang dari kebutuhan masyarakat akan adanya rasa aman dan kepastian hukum bagi pelanggar aturan.
Profesi kependidikan diatur dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pasal 1, berisi : Guru dan Dosen adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menegah.
Profesi kependidikan di Indonesia memiliki banyak kelemahan-kelamahan, antara lain:
• Masih rendahnya kualifikasi Pendidikan guru dan Tenaga Kependidikan.
• Sistem Pendidikan dan tenaga Kependidikan yang belum terpadu.
• Organisasi Profesi yang rapuh.
• Sistem imbalan dan penghargaan yang kurang memadai
B. Ciri-ciri Profesi dan Syarat Profesi

Robert W.Richey (Arikunto, 1990 : 235) mengemukakan ciri-ciri dan syarat profesi sebagai berikut :
1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja professional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.
8. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (alive career) dan menjadi seorang anggota yang permanen.
Dilain pihak, menurut D.Westby Gibson (1965) ciri-ciri yang melekat pada profesi, yaitu:
1. Pengakuan oleh masyarakat terhadap layanan tertentu.
2. Mempunyai bidang ilmu yang menjadi landasan.
3. Adanya persiapan yang sengaja dan sistematik.
4. Mempunyai organisasi professional yang melindungi kepentingan anggotanya dan meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
Menurut Supriadi, ciri-ciri profesi itu meliputi:
1. Memiliki fungsi dan signifikasi sosial karena mengabdi pada masyarakat.
2. Menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang serius dan intensif.
3. Didukung oleh suatu disiplin ilmu.
4. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya.
5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan pada masyarakat, maka anggota profesi memperoleh imbalan financial.

Menurut Huole dalam Suyatno ( 2003 ), ciri0ciri profesi guru yaitu:
1. Memiliki landasan pengetahuan yang kuat.
2. Harus berdasarkan kompetensi individual bukan atas dasar KKN
3. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi
4. Ada kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat.
5. Adanya kesadaran profesional yang tinggi
6. Memiliki prinsip-prinsip etik yang berupa kode etik
7. Memiliki sistem sanksi profesi
8. Adanya militasi individual dan
9. Memiliki organisasi profesi.
Di bidang pendidikan, Komisi Kebijaksanaan Pendidikan NEA Amerika Serikat menyebut beberapa kriteria atau syarat bagi profesi keguruan:
1. Melibatkan kegiatan intelektual.
2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
3. Memerlukan persiapan professional yang lama.
4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang bersinambungan.
5. Menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
6. Menentukan baku (standarnya) sendiri.
7. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
8. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat.

Sedangkan ciri-ciri guru sebagai suatu profesi yang dikemukakan oleh Robert Richie, 1962 yaitu:

1. Memiliki komitmen bahwa dalam jabatan profesi mengharuskan untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
2. Mengikuti persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu
3. Memiliki kode etik jabatan
4. Memiliki kemampuan intelektual untuk menjawab masalah – masalah yang dihadapi
5. Menjadi anggota organisasi profesi
6. Memiliki pemahaman bahwa jabatannya merupakan suatu karir
7. Memiliki komitmen, tanggung jawab, kepedulian, dedikasi terhadap jabatannya.

Dari ciri profesi di atas, walupun dalam kata yang berbeda, pada hakikatnya memperlihatkan persamaan yang besar dalam substansinya. Kiranya dapat disimpulkan bahwa profesi memiliki ciri atau unsur sebagai berikut:
1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
Landasan Profesionalisme Guru
Peran guru sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari upaya mencerdaskan kehidupan peserta didik. Guru memiliki banyak tugas baik di dalam maupundi luar sekolah. Tugas itu tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai duatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan profesionalitasnya meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Konsekuensi logis dari tugas tersebut adalah guru harus mempunyai banyak peran diantaranya: sebagai korektor, inspirator, informatory, fasilitator, pembimbing, mediator, supervisor dsb.
Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 3 pasal 7 dinyatakan bahwa prinsip profesionalitas guru sebagai berikut:
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai denga bidang tugas.
e. Memilki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
f. Memiliki penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
h. Memiliki jaminan perlindungan hokum dan melaksanakan tugas keprofesionalan, an
i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas kerprofesionalan guru
Dari rumusan di atas diharapkan bahwa landasan guru dalam pelaksanaannya di sekolah menjadi tenaga professional guna meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dengan demikian secara normative seperti diukur dalam UU No. 14 Tahun 2005 BAB II Pasal 6, bahwa kedudukan guru sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratif dan bertanggung jawab.

C. Perkembangan Profesi Keguruan
Kalau kita ikuti perkembangan profesi keguruan di Indonesia, jelas bahwa pada mulanya guru-guru di Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution ( 1987 ) secara jelas melukiskan pendidikan di Indonesia terutama dalam zaman kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan. Guru-guru pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru, secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lulus dari sekolah guru ( Kweekschool ) yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Karena kebutuhan guru yang mendesak maka Pemerintah Hindia Belanda mengangkat lima macam guru, yakni:
1. Guru lulusan sekolah guru.
2. Guru bukan lulusan sekolah guru tetapi lulus ujian untuk menjadi guru.
3. Guru bantu yang lulus ujian menjadi guru bantu.
4. Guru yang dimagangkan oleh guru senior ( calon guru ).
5. Guru yang diangkat karena keadaan mendesak.
Walaupun jabatan guru tidak harus disebut sebagai jabatan profesional penuh, statusnya mulai membaik. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) yang mewadahi persatuan guru, dan juga mewakili perwakilan di DPR/MPR.
Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tetapi mendidik masyarakat, tempat bagi masyarakat untuk bertanya, baik memecahkan masalah pribadi ataupun sosial. Namun kewibawaan guru
memudar seiring berkembangnya zaman, IPTEK, dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa.
Di era teknologi sekarang, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi dari guru, dan kewibawaan guru berkurang antara lain karena status guru dianggap kalah gengsi dari jabatan lainnya yang mempunyai pendapatan yang lebih baik.

D. Kode Etik Profesi Keguruan
Salah satu ciri profesi adalah kontrol yang ketat atas para anggotanya, ada dan diakui masyarakat karena usaha dari para anggotanya untuk menghimpun diri dalam wadah organisasi. Melalui organisasi, profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan profesi itu. Maka kode etikpun disusun dan disepakati oleh para anggotanya.
Istilah etik (ethica) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Etik juga disepadankan dengan istilah adab, moral ataupun akhlak. Etik berasal dari kata ethos, yang berarti watak. Sementara adab adalah keluhuran budi, yang berarti menimbulkan kehalusan budi atau kesusilaan baik batin maupun lahir. Dari pengertian ini, diharapkan dalam jiwa seseorang terdapat watak dan keluhuran budi yang selalu menyinari para peserta didik, menjadi tauladan bagi kolega atau sejawat, serta menjadi panutan masyarakat luas.
Pengertian Kode Etik
a. Menurut UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Pasal 28 UU ini menjelaskan bahwa ”PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatandi dalam dan di luar kedinasan”.
Dengan adanya ini PNS mempunyai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.
b. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai ketua umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru.
Dari uraian tersebut terlihat bahwa kode etik merupakan norma-norma yang berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksnakan oleh mereka dalam tugas dan pergaulan sehari-hari.
Maksud, Tujuan dan Fungsi Kode Etik
Maksud dari kode etik guru adalah norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (relationship) antar guru dan lembaga pendidikan (sekolah); sesama guru; guru dan peserta didik; dan guru dengan lingkungannya.
Secara umum tujuan kode etik adalah sebagai berikut (R. Hermawan S, 1979):
a. Untuk menjunjung tinggi profesi
b. Untuk menjaga dan memelihara keseahteraan bagi para anggotanya
c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
d. Untuk meningkatkan mutu profesi
e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban. Diberlakukannya kode etik juga untuk menambah kewibawaan dan memelihara image citra profesi guru tetap baik. Kode etik mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Penetapan Kode Etik dan Sanksi Pelanggaran
Penetapan kode etik lazim dilakukan pada kongres organisasi profesi yang telah diatur dalam AD/ART. Dengan demikian penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh oring-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota profesi dari organisasi tersebut.
Pada organisasi asosiasi professional biasanya terdapat suatu Dewan atau Majelis Kode Etik yang mempunyai tugas untuk bertindak sebagai penegaknya sehinga kode etik tersebut berlku secara efektif dengan kekuatan hukumnya.
Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Bagi yang melanggar akan mendapatkan celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah sipelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi.
Kode Etik Guru Indonesia
Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertangung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan berpedoman pada dasar-dasar berikut :
1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meingkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan social.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

E. Penerapan Kode Etik Dewasa Ini

Perilaku guru profesional dalam perkembangan negara dewasa ini seharusnya,
• Menentukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, baik yang bersifat umum maupun khusus
• Menjabarkan materi pembelajaran atas sejumlah unit pembelajaran yang dirangkaikan
• Memberi pelajaran secara klasikal sesuai dengan unit pelajaran yang sedang dipelajari
• Memberikan pertolongan khusus kepada siswa yang belum mencapai tingkat penguasaan yang ditentukan.

F. Beberapa Organisasi Profesi
Sebagai suatu organisasi, organisasi asosiasi profesi keguruan menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya.
Kelahiran suatu organisasi tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi yang pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan.
Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatan dengan/antar anggotanya. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain.
1. Persatuan (Union), antara lain: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Australian Education Union, Singapore Teacher’s Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teacher’s Union.
2. Federasi (Federation), antara lain: All India Federation of Teachers Organisations, Bangladesh Teacher’s Federation, Federation of Elementary Education Teachers’ Association of Thailand.
3. Aliansi (Alliance), anatara lain: Alliance of Concered Teachers Philipina.
4. Asosiasi (Association) yang terdapat di kebanyakan Negara.

Tujuan Suatu Organisasi Profesi
Demi berlangsungnya organisasi profesi ini, maka dalam organisasi profesi memiliki beberapa tujuan, yaitu:
 Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
 Mejaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
 Meningkatkan pengabdian anggota profesi.
 Meningkatkan mutu profesi.
 Meningkatkan mutu organisasi profesi.
Organisasi Profesional Keguruan
Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru di Indonesia, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945. Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
Empat misi utama PGRI, yakni:
a. Misi politis/ideology
b. Misi persatuan organisatoris
c. Misi profesi
d. Misi kesejahtreaan
Dalam kaitan pengembangan professional guru, PGRI sampai saat ini masih mengandalkan pihak pemerintah, misalnya dalam merencanakan dan melakukan program penataran guru serta program peningkatan mutu lainnya.

Jenis-Jenis Organisasi Keguruan
Disamping PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru yang diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing.
Selain itu ada lagi organisasi professional resmi dibidang pendidikan, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), yang saat ini mempunyai divisi-divisi antara lain: Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), Himpunan sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN), Himpunan Sarjana Pendidikan Indonesia (HSPBI), dll.

KESIMPULAN
Jabatan guru merupakan jabatan profesional, pemegangnya harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kriteria jabatan profesional antara lain bahwa jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khsusus, memerlukan persiapan yang lama untuk memangkunya, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, merupakan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan buku perilakunya, mementingkan layanan, mempunyai organisasi profesional, dan mempunyai kode etik yang ditaati anggotanya.
Jabatan guru belum dapat memenuhi secara maksimal persyaratan itu, namun perkembangannya di tanah air menunjukkan arah untuk terpenuhinya persyaratan tersebut. Usaha untuk itu sangat tergantung kepada niat, perilaku, dan komitmen dari guru sendiri dan organisasi yang berhubungan dengan itu, selain juga, oleh kebijaksanaan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Hamalik, Oemar. 2008. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan kompetensi. Cetakan V. Jakarta: Bumi Aksara.
Mujtahid. 2009. Pengembangan Profesi Guru. Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI).
Saud, Udin Syaepudin. 2009. Pengembangan Profesi Guru. Cetakan II. Bandung: CV.Alfabeta.
Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2009. Profesi Keguruan. Cetakan IV. Jakarta: Rineka Cipta.